|  
 
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 791

SOSIALISASI JELANG PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK

12 Aug 2019 0 comment

KANIGARAN – Menghadapi persiapan jelang penilaian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Bagian Organisasi menggelar sosialisasi sekaligus pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (12/8) di Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo. Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri, membuka sosialisasi pagi itu.

Diketahui, tahun 2018 survei kepuasan masyarakat bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang kepada 17 unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Probolinggo sebesar 78,97 atau kategori kinerja pelayanan “baik”.

Dan, di tahun yang sama Pemerintah Kota Probolinggo juga mendapat predikat dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pemerintah daerah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dengan nilai 88,45, masuk dalam zona hijau. Tahun 2019 indeks kepuasaan masyarakat ditarget semakin meningkat.

Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan pemantauan kinerja penyelenggara pelayanan publik. “Guna memperoleh gambaran pelayanan publik kemudian dilakukan perbaikan. Untuk itu diperlukan komitmen bersama antara pejabat beserta seluruh staf,” ujar Kabag Organisasi Heri Astuti, dalam laporannya.

Melalui sosialisasi yang dihadiri unit pelayanan publik sekitar 100 orang ini digarapkan lebih memahami penilaian pelayanan publik dan ruang lingkupnya. Memahami prinsip dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Wawali Subri menekankan, ASN harus bisa merubah mindset yang awalnya dilayani menjadi melayani masyarakat. “Jika mindset kita tidak ke arah pelayanan, apa yang kita lakukan tidak akan berjalan maksimal,” katanya dalam sosialisasi yang menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PAN-RB RI, Jeffry Erlan Muller sebagai narasumber.

Evaluasi kinerja penyelenggaran pelayanan publik dan survei secara langsung kepada masyarakat harus dilakukan secara periodik. Evaluasi itu untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan, menjadi bahan atau saran perbaikan pelayanan, sekaligus untuk menilai berhasil atau tidaknya pelayanan oleh OPD tersebut.

Tentu saja, hasil penilaian kinerja pelayanan publik ini bukanlah akhir dari proses penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi sebagai motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk lebih dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

“Kepada camat dan lurah, mindset harus dirubah. Apalagi sebentar lagi ada dana kelurahan yang artinya pelayanan harus terus ditingkatkan. Jangan hanya dana digelontorkan tapi tidak linier pemanfaatannya,” sambung Subri.

Satu bentuk wujud pelayanan terpadu satu pintu dan bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan nyaman serta berkelanjutan.

“Apabila masyarakat mudah mendapatkan pelayanan, masyarakat mudah menilai bagaimana pelayanan kita. Misalnya ada masyarakat yang marah-marah, kecewa, ya itu merupakan bentuk pelayanan publik. Artinya, ada manajemen kita yang harus diperbaiki. Tetap tersenyum dan tetap ramah. Jangan hanya baik saat presentasi, tapi harus istiqomah,” pesan politisi Partai Demokrat.

Melalui sosialisasi dan pendampingan ini, Subri berharap peserta mendapat pemahaman tentang prinsip dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik. “Semoga tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh indeks nilai tertinggi yaitu 4,51 – 5,00 dengan kategori A predikat pelayanan prima. Karena dengan dengan predikat tersebut dapat diartikan unit pelayanan publik sudah menerapkan seluruh aspek,” pungkasnya.

IMG 20190812 WA0005 1Hospitality Bagian dari Pelayanan Publik

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PAN-RB RI, Jeffry Erlan Muller menuturkan, berbicara pelayanan publik ialah hasil akhir yang dilihat oleh masyarakat. Karena pelayanan publik adalah bagaimana menyatukan sinergitas organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, prosedur dan sebagainya.

“Ini (pelayanan publik) penting karena masyarakat menuntut kepada kita, apa yang dikerjaan para ASN? Kenapa rasa ingin tahu mereka tinggi karena mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Mereka sudah membayar berbagai jenis pajak juga,” kata narasumber.

Ia pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Wawali Subri, pelayanan publik kuncinya cepat, mudah dan nyaman. Untuk mewujudkannya, membutuhkan persiapan yang dilakukan antara lain ada standar pelayanan publik, forum komunikasi publik dan survei.

Perubahan paradigma juga sangat penting, menurut Jeffry. “Dulu kita ingin dilayani, sekarang tidak bisa. Kita yang melayani masyarakat sebagai ASN. Ini yang harus dipahami. Kalau kata Pak Menpan RB, hospitality (keramahan) harus diutamakan, karena ramah bagian dari layanan,” jelasnya.

Mengapa evaluasi kinerja diperlukan, menurut Jeffrey, supaya ada umpan balik dari masyarakat. Apakah yang dilakukan sudah baik atau benar. Evaluasi juga bisa ditempuh dengan dialog.

“Gadget sudah merubah sistem pemerintahan. Layanan di beberapa negara sudah berkembang, sifatnya personal. Cukup dilayani dengan gadget, kecuali yang tetap bertatap muka adalah layanan menikah dan beli properti. Siapkah kita menghadapi kondisi ini?,” tandas Asisten Deputi di Kemenpan-RB ini.(famydecta/humas)

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu