|  
 

Kini Hadir Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Kota Probolinggo

23 Dec 2020 0 comment

MAYANGAN - Layanan Keimigrasian kini hadir lebih dekat bagi masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Hal ini dipastikan setelah diresmikannya penggunaan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Malang oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur Jaya Saputra, Rabu (23/12) siang di Ex. Kantor DPMPTSP Kota Probolinggo.

WhatsApp Image 2020 12 23 at 11.16.38Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Wali Kota Probolinggo, Wakil Wali Kota, Sekda dengan jajaran penyelenggara pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo tentang pernyataan komitmen dan kesanggupan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas di Malang pada tanggal 6 November 2020. Juga ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon oleh Wali Kota Habib Hadi didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur Jaya Saputra, Plt. DPMPTSP dan Naker Aman Suryaman dan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Malang Ramdhani.

Dengan hadirnya UKK di Kota Probolinggo sebagai penanda bahwa UKK Kelas I TPI Malang di Kota Probolinggo sudah mulai beroperasi dan melayani masyarakat, guna memberikan kemudahan pelayanan keimigrasian masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Plt. DPMPTSP dan Naker Aman Suryaman dalam laporannya. Aman juga menyampaikan acara ini menerapkan sejumlah prokes, dikemas secara sederhana dengan undangan terbatas sehingga acara ini juga diikuti secara virtual oleh masyarakat dan media.

Menurut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur Jaya Saputra dalam sambutannya menjelaskan bahwa fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan masyarakat.

WhatsApp Image 2020 12 23 at 11.17.07“Berdasarkan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajarannya yang merupakan salah satu institusi penyelenggara negara mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik terhadap WNI maupun WNA serta pengawasannya,” jelas Jaya.

Masih menurut Jaya, pelaksanaan fungsi imigrasi terkendala oleh luas wilayah Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kantor imigrasi yang ada saat ini. “Jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia sebanyak 514, sedangkan jumlah kantor imigrasi sebanyak 125 UPT Imigrasi. Khusus untuk Jawa Timur terdapat 38 kabupaten/kota, sedangkan kantor imigrasi yang ada sebanyak 2 UPT Imigrasi, sesudah dilaunching ini maka menjadi 3 UPT Imigrasi,” urainya.

Jaya pun menuturkan bahwa disisi lain beberapa pemerintah kabupaten/kota mengharapkan terwujudnya kantor imigrasi di wilayah kerja masing-masing. Jaya mengapresiasi UKK di Kota Probolinggo sangat luar biasa.

“Hal tersebut selaras upaya Direktorat Jenderal dalam mengatasi kendala terbatasnya jumlah kantor imigrasi yang ada. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan fungsi keimigrasian tersebut dapat dibentuk unit kerja non struktural, yaitu Unit Kerja Keimigrasian pada kantor imigrasi berdasarkan kebutuhan dan atau permohonan pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.

Jaya Saputra mengutarakan secara pribadi, dengan doa dan dukungan bersama masyarakat Kota Probolinggo, ia berharap ke depan bisa ditindaklanjuti untuk mengupayakan bukan sekedar Unit Kerja Keimigrasian (UKK) tetapi bisa menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Kota Probolinggo.

WhatsApp Image 2020 12 23 at 11.17.45Hal senada juga diamini oleh Wali Kota Habib Hadi, dengan diresmikannya UKK ini bisa menyempurnakan layanan pada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu jauh untuk melengkapi dokumen perjalanannya. Harapannya, Pemkot Probolinggo dengan Kemenkumham dapat menjalin komunikasi yang baik tentang adanya upaya-upaya saling mengisi satu dengan lainnya.

Orang nomor satu di Kota Probolinggo juga mengharapkan ke depan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kelas I Malang di Kota Probolinggo bisa menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Kota Probolinggo.

Pada kesempatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setiorini Sayekti, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Budi Krisyanto, para camat se- Kota Probolinggo.

Usai seremonial acara, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kantor UKK Kelas I Malang di Kota Probolinggo. Dilanjutkan rilis Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur Jaya Saputra, Plt. DPMPTSP dan Naker Aman Suryaman dan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Malang Ramdhani melakukan vidcon dengan sejumlah awak media secara virtual. (dewi)


Immigration services are now available in Probolinggo city as Immigration Work Unit Office Class I TPI Malang has been officially launched by Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin on Wednesday (23/12), with the Head of Immigration Division of Kemenkumham in the East Java Regional Office, Jaya Saputra was also present in the event held at the ex-office of Probolinggo city’s Agency of Investment and One-Stop Service (DPMPTSP).

The launching was marked by signing the Joint Commitment of the Mayor of Probolinggo, Vice Mayor, Regional Secretary and all officials of public service providers at the Probolinggo City Public Service Mall regarding a statement of commitment and ability to improve integrity and professionalism in realizing transparent, accountable and quality public services.

By having UKK in Probolinggo City, immigration services for the people of Probolinggo City can be easily facilitated.

As stated by Acting Head of DPMPTSP Aman Suryaman that the event implemented health protocols in a simple concept with limited invitees, and a virtual method was also provided for the people and media crew.

The Head of the Immigration Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java Province Jaya Saputra, in his remarks, explained that as regulated in article 1 of Law Number 6 of 2011 concerning immigration, it states that the immigration function is part of state government affairs in providing immigration services, law enforcement, state security, and community development facilitators.

"Based on this function, the Directorate General of Immigration and staff, which is one of the state administering institutions, have a role in providing services to the people both for Indonesian citizens and foreigners and in their supervision," explained Jaya.

According to Jaya, the implementation of the immigration function is constrained by the size of Indonesia's territory that is not comparable to the number of immigration offices currently available. "The number of regencies/cities throughout Indonesia is 514, while the number of immigration offices is 125. Especially for East Java, there are 38 regencies/cities, while the existing immigration offices are only 2, and with the one in Probolinggo city, it makes 3," he explained.

Jaya said that, on the other hand, several regency/city governments expect to open an immigration office in their respective work areas.

"This is in line with the efforts of the Directorate General in overcoming the limited number of immigration offices available. So, to facilitate the implementation of the immigration function, a non-structural work unit can be established in the form of an Immigration Work Unit at the immigration office based on the needs and/or requests of the regency/city government," he explained.

Jaya Saputra said personally, with prayers and support of the people of Probolinggo City, he hopes that in the future it can be followed up to strive not only for the Immigration Work Unit (UKK) but to become the Class III Immigration Office of Probolinggo City.

Mayor Habib Hadi also shared the same opinion, with the inauguration of the UKK, could improve services to the community so that it would be easier for people to complete their travel documents. The hope is that the Probolinggo city administration and the Ministry of Law and Human Rights can establish good communication about the efforts to complement one another.

The mayor also hopes that in the future the Class I Malang Immigration Work Unit (UKK) in Probolinggo City can be upgraded into Class III Immigration Office of Probolinggo City.

The event was also attended by Assistant for Economy and Development Affairs Setiorini Sayekti, Expert Staff for Government, Law and Politics Affairs Budi Krisyanto, heads of sub-districts in Probolinggo City.

The ceremonial event was then continued with a survey of the location of the office before a virtual press release was held by Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin, accompanied by other officials. (alfien_tr)

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu