|  
 

Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Sanksi Sosial Siap Menanti

15 Sep 2020 0 comment

KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo bersama jajaran forkopimda menggelar apel penegakan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID 19 sekaligus operasi yustisi di kawasan Pasar Baru, Selasa (15/9) pagi. Alhasil, 37 warga yang kebanyakan tidak memakai masker pun harus menerima sanksi sosial usai mengikuti serangkaian sidang di tempat.

IMG 20200915 WA0047Apel yang dimulai pukul 08.00 dipimpin Wali Kota Hadi Zainal Abidin, didampingi Wawali Mochammad Soufis Subri, Kapolresta AKBP Ambariyadi Wijaya, Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo, Ketua DPRD Abdul Mujib, Ketua PN Darwanto dan perwakilan Kejari. Sementara itu, peserta apel antara lain TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub serta petugas pasar.

“Sekarang bukan saatnya untuk bersantai dengan menganggap COVID 19 ini tidak ada. Buktinya, angka kasus COVID 19 baik di Indonesia maupun di Kota Probolinggo terus bertambah setiap harinya,” kata Wali Kota Habib Hadi dalam amanatnya.

Ya, berdasarkan data yang rilis Dinas Kesehatan P2KB pada 14 September 2020, total kasus COVID 19 di Kota Probolinggo sebanyak 386 orang, meninggal 19 orang sedangkan yang dirawat 62 orang. Sedangkan angka kesembuhan 79,02 persen.

IMG 20200915 WA0046Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 dan Inpres Nomor 6 tahun 2020. Ditegaskan bahwa setiap orang wajib menggunakan APD (alat pelindung diri) berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, pembatasan interaksi fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Usai apel, forkopimda meninjau pasar untuk mengetahui bagaimana penjual dan pembeli menerapkan protokol kesehatan. “Di dalam pasar alhamdulillah sudah tertib semua, yang banyak justru yang diluar pasar dan yang melintas di jalan,” kata Habib Hadi.

Ya, setidaknya ada 37 orang yang kena operasi yustisi pagi itu. Mereka kebanyakan tukang becak atau orang yang melintasi di area Pasar Baru. Alasan mereka tidak memakai masker pun beragam, ada yang mengaku lupa tidak bawa dan lupa membawa namun tidak dipakai.

IMG 20200915 WA0045 Warga yang kedapatan melanggar diperiksa oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP, kemudian KTP mereka diminta untuk didata dan keterangannya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat. Setelah diperiksa mereka berpindah ke meja hakim, panitera dan jaksa.

Sebelum dikenai sanksi, hakim menanyakan beberapa hal seperti mengapa tidak memakai masker. “Sekarang harus pakai masker. Apa punya keluhan sesak nafas? Tidak ada kan? Anda sudah melanggar perda maka harus dijatuhi pidana sanksi menghafal Pancasila,” kata hakim kepada M Fauzi, warga Jalan Cempaka yang bekerja sebagai pengantar roti.

M Fauzi sempat berdalih ia punya masker tetapi di dalam tas. Saat mengeluarkan masker dari dalam tasnya, masker kain yang dipunya sudah kumal. Pemuda yang wajahnya dipenuhi amarah itu pun menjalani sanksi yang diberikan hakim dihadapan jaksa.

IMG 20200915 WA0050Jenis sanksi sosial lain yang harus diterima warga yang ketahuan melanggar adalah menyapu, memungut sampah, menyanyi Indonesia Raya, menghafal Pancasila, hormat ke bendera merah putih, mendampingi petugas parkir untuk menata kendaraan, mengimbau masyarakat untuk memakai masker dan memegang tulisan “Saya salah tidak memakai masker jangan contoh saya”.

“Selain disini petugas juga mobile. Dalam satu hari ada di dua atau tiga lokasi di titik-titik tertentu. Namun mengerahkan non yustisi kerja sosial menggunakan PPNS dari Satpol PP,” ujar Kepala Satpol PP Agus Efendi.

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi menambahkan sanksi harus diterapkan untuk kedisiplinan masyarakat supaya masyarakat melaksanakan kebiasaan baru saat beraktivitas di luar rumah yaitu memakai masker.

“Mudah-mudahan operasi yustisi ini bisa meningkatkan kesadaran warga kota dan yang melintas di kota bisa disiplin. Karena vaksin belum ketemu, vaksinnya ya masker, karena masker ini untuk pencegahan. Kami akan berupaya melakukan edukasi massif kepada masyarakat,” tegasnya. (famydecta)

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu