|  
 

Spanduk Coronan kecil

Rilis BPS: Pemkot Probolinggo Berhasil Kurangi Angka Kemiskinan

16 Mar 2020 0 comment

KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo dinilai berhasil menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Hal itu sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat yang menyebutkan, kemiskinan di Kota Mangga ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Dari data BPS terungkap, jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada 2018 mencapai 16,90 ribu jiwa atau sekitar 7,20 persen. Pada 2019, penduduk miskin turun menjadi 16,37 ribu jiwa atau sekitar 6,91 persen.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Kota Probolinggo Adenan, saat mendampingi Wali Kota Hadi Zainal Abidin dalam rilis tentang kemiskinan, yang dihadiri para jurnalis di halaman kantor wali kota, di Jalan Panglima Sudirman, Senin (16/3) pagi.

BPS  menghitung  kemiskinan  menggunakan  konsep  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dalam praktiknya, BPS menentukan dulu sebuah garis kemiskinan (GK) untuk mengkategorikan seseorang miskin apa tidak. Garis kemiskinan terdiri terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan(GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi -padian, umbi- umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non -makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Menurut Adenan, garis kemiskinan Kota Probolinggo pada Tahun 2019 sebesar Rp 501.505 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3 anggota, maka apabila sebuah rumah tangga dengan 3 orang dan pengeluaran konsumsi makan dan non makanannya kurang dari Rp 1.504.515, maka rumah tangga tersebut dinyatakan miskin.

Berdasarkan metode tersebut, maka penurunan kemiskinan di Kota Probolinggo mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan penduduk miskin pada tahun 2019 dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Kemampuan penduduk (baca: pendapatan) didekati dengan pendekatan konsumsi  makanan dan  pengeluaran  rumah  tangganya.

Sumber  pemenuhan  kebutuhan  hidup rumah  tangga  dicukupi dari hasil kerja rumah tangga sendiri, bantuan atau  subsidi dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga bantuan dari swasta maupun perorangan.

Bantuan pemerintah berupa sembako atau uang tunai seperti BPNT, akan meningkatkan atau minimal mempertahankan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makananya yang layak. Sedangkan bantuan langsung maupun tidak langsung seperti BOS, PIP, KIS akan meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam pengeluaran non makanannya.

IMG 20200316 165613

Grafik Menurunnya Penduduk Miskin di Kota Probolinggo

 

Terbaik Kedua se-Pendalungan

Penguatan program perlindungan sosial juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penguatan tersebut berupa program-program seperti labeling rumah tangga penerima bantuan dengan label miskin di bangunan rumah, penambahan BOS dengan menggunakan dana APBD seperti BOSDA, BPJS  PBI  untuk  berobat  di  rumah  sakit  kelas  3  untuk  penduduk  Kota  Probolinggo,  bantuan sembako, rantang sehat, program bantuan lainya.

“Bantuan-bantuan ini terhitung sebagai salah satu komponen yang menguatkan ekonomi penduduk miskin agar mampu keluar dari garis kemiskian (hidup layak),” jelas Kepala BPS.

“Alhamdulillah (kemiskinan di Kota Probolinggo) setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 kemiskinan di angka 7,84 persen, lalu tahun 2018 menurun jadi 7,20 persen. Dan tahun 2019 kemarin turun lagi di angka 6,91 persen,” jelas Wali Kota Hadi Zainal Abidin, dalam rilis yang juga dihadiri Sekda drg Ninik Ira Wibawati dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini. 

Persentase penduduk miskin kota/ kabupaten wilayah Pendalungan tahun 2019, Kota Probolinggo berada di urutan terbaik kedua setelah Kota Pasuruan.

Wilayah pendalungan terdiri dari Kota Probolinggo; Kota Pasuruan; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Jember; Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. 

“Data ini (kemiskinan) dari upaya-upaya yang sudah dilakukan (pemerintahan) sebelumnya. Kami tetap bangga pada upaya ini dan berkomitmen untuk terus melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Habib Hadi.

IMG 20200316 WA0021

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dicek suhu tubuhnya oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan dr NH Hidayati menggunakan thermal gun. Pengecekan ini digunakan untuk mengetahui kondisi suhu tubuh apakah normal atau tergolong demam.

 

Sinergikan Program Penanggulangan Kemiskinan

Wali kota menambahkan, sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai program dan kegiatan yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. Misalnya kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pada tahun 2019 lalu. Penghitungan untuk kegiatan tahun 2019 ini akan dirilis oleh BPS pada tahun 2020.

Contoh kegiatan Dinsos antara lain BPNT atau sembako program pusat 13.395 KPM (keluarga penerima manfaat); Bantuan disabilitas 141 orang; Bantuan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 36 orang; Bantuan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 19 orang; Peningkatan pelayanan melalui Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan  dalam rangka data terpadu kemiskinan per 31 Desember 2019 sejumlah 2054 orang; Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada. Ada juga Upaya untuk verifivikasi dan validasi data melalui penempelan stiker bagi penerima bansos kepada 14.064 KPM. Setelah dilakukan penempelan stiker terpasang 12.987, tidak terpasang 1000, menolak/mundur 865 orang, pindah 21 orang, tidak ditemukan 28 orang, meninggal 86 orang. 

Dinas Kesehatan juga punya kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya (sunatan massal, rujukan pasien ke RS Malang/Surabaya) total senilai Rp 233.465.140. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Rp 4.588.728.603 dan Pemberian makanan tambahan Rp 160.380.000.

Untuk DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA ada kegiatan BOP PAUD Daerah, BOSDA SD Negeri, BOSDA SMP Negeri, BOSDA SD/MI Swasta, BOSDA SMP/MTS Swasta, BOSDA Madin dan Beasiswa bagi mahasiswa keluarga tidak mampu. Total 465 penerima manfaat, dengan anggaran senilai Rp 32.366.829.104 bersumber dari APBD Kota Probolinggo.

“BPS adalah lembaga yang resmi, yang menjadi acuan nasional sehingga data yang sudah dirilis akan kami evaluasi. Apabila ada catatan akan kita perbaiki. Dengan hasil dari yang disampaikan BPS saat ini, pemerintah sudah terus melakukan yang terbaik,” tegas Wali Kota Habib Hadi. Ia pun berharap, rilis data dari tahun 2019 yang akan keluar bulan ini, kemiskinan di Kota Probolinggo kembali menurun.

Adenan menambahkan, apa yang disampaikan pak wali ada bantuan seragam, secara riil rumah tangga tidak mengeluarkan uang, tapi oleh BPS jika ada anaknya SMP dan pakai baju, maka baju yang dipakai akan dinilai baik baju itu dari pembelian atau pemberian.

Pemberian bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau dari mana saja akan dihitung secara tidak langsung akan menambah nilai konsumsinya. “Program-program bisa tepat sasaran, insyaallah akan bisa mengungkit (kemiskinan),” sambung Adenan.

Menjawab pertanyaan jurnalis, Adenan membenarkan jika garis kemiskinan antar daerah tidak sama. Jika di Kota Probolinggo pengeluaran Rp 500 ribu per kapita per bulan masuk kategori miskin. Tapi, di Kota Pasuruan angka tersebut justru kategori tidak miskin. (famydecta)


Probolinggo municipal administration is considered to succeed in alleviating the poverty rate in the region. This is based on the data of the local Statistics Center (BPS) who claimed the poverty rate in the city is decreasing every year.

Based on the data, the number of poor people in Probolinggo city in 2018 has reached 16.9 thousand or 7.2 percent of total population. In 2019, the number has decreased to 16.37 thousand people or 6.91 percent.

This was stated by the head of Probolinggo city’s Statistic Center, Adenan as he accompanied Mayor Hadi Zainal Abidin in a press release on poverty, attended by the journalists at the mayor’s office on Monday (16/3).

The Statistics Center has calculated the number of poor people by using the basic needs approach of which poverty is considered as the incapability of people, in the economy, to fulfill the need for basic food.

Practically, BPS will determine a poverty line to categorize people as poor or not. The line consists of two components involving the Food Poverty Line (GKM) and Non-Food Poverty Line (GKBM).

GKM is an expenditure value for food need worth 2,100 kcal per capita per day. The commodity package of the need for basic food is represented by 52 types of the commodity (whole grains, tubers, fish, meats, eggs and milk, vegetables, nuts, fruits, oils and fats, and others).

Meanwhile, GKM is a minimum need for settlement, cloths, education, and health. The commodity involves 51 types of commodity in an urban area and 47 commodities in villages. According to Adenan, the poverty line in Probolinggo city in 2019 reached IDR 501,505 per capita per month. With the average of 3 people living at home, then if the expenditure of GKM and GKBM is less than IDR 1,504,515, the family is considered poor.

Based on the method, the decreasing number of poverty in the city has indicated there is an increase in poor people’s capability in fulfilling their minimum daily needs. The population capability (read: income) is being approached with the food consumption and household expenditure.

The source of the mapping for the household's daily needs is fulfilled with their monthly income, assistance from the government, both central and regional, and also assistance from private sectors or individuals.

The government’s assistance in the form of groceries or money including non-cash food assistance programs (BPNT) will increase or at least keep the household able to fulfill their daily needs. Meanwhile, direct and indirect assistance including BOS, PIP, KIS will increase the capability of households in their non-food expenditures.

The Second-best in Pendalungan Region

The program strengthening of social protection has also been done by Probolinggo municipal administration. It involves labeling the house receiving the assistance as a poor family, increasing the fund of BOS provided by regional budget APBD (BOSDA, BPJS PBI, groceries, and other programs).

“The assistance is one of the components strengthening the economy of poor people to get out of poverty line,” the head of BPS said.

“Thank God, (the poverty rate in Probolinggo city) has been decreasing every year. In 2017, it was recorded in 7.84%, decreasing into 7.2% in 2018, and 6.91% in 2019,” Mayor Hadi Zainal Abidin said in the press release.

Based on the percentage of poor people in the city/regency in the Pendalungan region in 2019, Probolinggo city is the second-best city after Pasuruan city.

Pendalungan area involves Probolinggo city, Pasuruan city, Banyuwangi Regency, Pasuruan regency, Situbondo Regency, Jember Regency, Bondowoso regency, Probolinggo and Lumajang Regency.

“The (poverty) data is the result of efforts the government has done. We are proud of the efforts made and will commit to keeping implementing the programs which can give impact to the people,“ Habib Hadi said.

 

To Put the Program of Poverty Alleviation in a Synergy

The mayor added several working units in the municipal administration that have programs prioritizing poverty alleviation including the Agency of Education and Culture, Agency of Social Affairs, and Agency of Health in 2019 budget allocation. The calculation of the programs would be released by BPS in 2020.

The Social Affairs Agency has programs among other are Non-cash Food Assistance (BPNT) program and groceries for 13,395 beneficiaries; assistance for 141 disabled people; assistance for 36 people with mental illness, assistance for 19 people with HIV; and improvement on public service of Integrated Service Unit of Poverty Alleviation in collecting an integrated data of poverty in 2019 as many as 2,054 people. There is also an effort on data verification and validation by attaching a sticker for social aid beneficiaries to 14,064 people. Of those people, 12,987 people have been labeled with poverty stickers, 1,000 stickers were not attached, 865 people deny the labeling and choose not to be categorized as poor people; 21 people have moved to another town, 28 people not found, and 86 people died.

The Health Agency also has a program called Health Service for Poor People at the community health center including mass circumcision worth to IDR 233,465,140. The implementation of Health Insurance for Poor People in a program called Contribution Assistance Recipients (PBI) worth to IDR 4,588,728,603 and giving supplementary food worth to IDR 160,380,000.

For the Agency of Education and Culture, an education operational aid for all levels and the poor family is provided with a total of 465 recipients worth to IDR 32,366,829,104 from the local budget APBD.

“BPS is an official institution, being a national reference. Therefore, we will evaluate the released data. With the data being released by BPS at the moment, the government has done the best,” Habib Hadi said firmly. He also hopes, the 2019 data that would be released will show good progress of the poverty alleviation.

Adenan added, even though people don’t have to buy a school uniform thanks to the free-uniform program initiated by the mayor, BPS will take the uniform as one of the assessment of poverty.

The subsidy from the central or regional government would be assessed because it can increase the consumption value. “The programs conducted as it should be will decrease the poverty rate,” Adenan added.

Responding to the journalist’s question, Adenan has confirmed that the poverty line among regions is different. An expenditure of IDR 500,000 would not be considered poor in Pasuruan City. On the other side, the same amount is considered poor in Probolinggo city. (alfien_tr)

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu