|  
 

WASPADAI PENGIRIMAN TKI ILEGAL

02 May 2019 0 comment

MAYANGAN – Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggelar sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural dan tindak pidana perdagangan orang, Kamis (2/5) di Ball Room Hotel Bromo Park.

Kepala Bidang Perijinan Informasi Keimigrasian, Tati Suviani menjelaskan pekerja migran Indonesia merupakan salah satu aset negara yang memberikan devisa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontribusi yang diberikan oleh pekerja luar negeri sangat berpengaruh penting bagi pembangunan. “Salah satu permasalahan pemerintah Indonesia yaitu pengiriman pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ujarnya.

WhatsApp Image 2019 05 02 at 11.31.52Selain itu, Tati juga mengharapkan terwujudnya peningkatan pemahaman petugas dan instansi terkait maupun pemangku kepentingan terhadap kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang – undangan perlindungan pekerja migran Indonesia keluar negeri.

“Semoga terwujud kerjasama atau jejaring kerja dari instansi terkait maupun pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya pekerja migran Indonesia dalam rangka pencegahan tindak pidana perdaganan orang,” tutupnya.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Mohammad Soufis Subri mengatakan terkait bTKI non prosedural atau yang dikenal dengan istilah TKI ilegal, maka harus juga berbicara soal supply dan demand. Dan, yang harus diperhatikan oleh calon TKI, yaitu TKI non prosedural tidak ada perjanjian kerja yang mengatur gaji, jam istirahat dll.

“Jika TKI berangkat secara non prosedural dan ada perusahan atau majikan yang tidak membayar gajinya hingga satu tahun, maka tidak bisa mengadu ke Menteri Tenaga Kerja setempat, karena tidak ada perjanjian kerja antara TKI ilegal dengan majikannya,” jelas wawali.

Lanjut wawali, TKI prosedural/legal diberi pelatihan dulu serta harus menjalani psikotest. Selain itu, juga dikenalkan adat negara setempat, bagaimana bekerja untuk melayani majikan, menguasai bahasa dan mengenal peraturan kerja di negara tersebut.

“Saya berharap kepada seluruh undangan, bisa menyosialisasikan kegiatan ini kepada saudara, kerabat, atau tetangga yang ingin bekerja di luar negeri. Jangan sampai melalui jalur yang tidak prosedural,” harapnya. (mita/humas)

sumber : https://humasprotokol.probolinggokota.go.id/

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu