PEMKOT BERUPAYA HILANGKAN STIGMA NEGATIF PELAYANAN

08 Apr 2019 0 comment

Mayangan - Setelah mendengarkan pandangan umum dari enam fraksi DPRD pada jumat lalu, Senin (8/4), Wali Kota menyampaikan jawaban atas pandangan umum tersebut, mengenai tiga rancangan peraturan dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo tahun anggaran 2018, pada sidang paripurna DPRD.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Mohammad Soufis Subri di ruang rapat utama DPRD Kota Probolinggo. Pagi itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan.

Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Probolinggo menjawab tuntas semua pertanyaan, masukan dan saran yang disampaikan oleh fraks-fraksi DPRD. Diawali dengan menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentang raperda pelayanan publik yang harus selaras dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr Mohamad Saleh.

Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo akan terus berupaya menghilangkan stigma pelayanan RSUD yang kurang baik. Seperti sebelumnya antrian manual, di tahun 2019 ini pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi android. Visite dokter sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jam 09.00-14.00. Serta, meningkatkan mutu pelayanan kepada tenaga paramedik yang kurang ramah dengan pelatihan, evaluasi, pembinaan dan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

WhatsApp Image 2019 04 08 at 16.14.52“Terkait revitalisasi pasar baru, target Dinas PUPR untuk penyelesaian dilakukan pada bulan Juni 2019 untuk tahap pertama, target penyelesaiannya pada tahun 2021. Mengenai status Probolinggo Plaza, Pemkot masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi melalui kesepakatan dengan PT.  Avila Prima,”jelasnya.

Menanggapi Fraksi PDIP tentang pendirian UPT Imigrasi di Kota Probolinggo, sebagai pelayanan pembuatan paspor dan menjadi alternatif bagi daerah sekitar. Mengenai persiapannya, Pemkot akan melalukan pengkajian terhadap urgensi dan banyaknya masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya dalam mengurus imigrasi. Sehingga nantinya dapat diusulkan agar kantor imigrasi ikut membuka layanan di Mall Pelayanan Publik.

Selain itu Fraksi GeDe (Gerindra Demokrat) juga mempertanyakan kesiapan Pemkot Probolinggo dalam rangka rencana dibahasnya raperda pelayanan publik. Segi pemetaan keberadaan pasar modern yang mampu menjadi solusi untuk pasar rakyat agar bisa lebih berkembang. “Pemkot sudah sejak tahun 2009 melakukan sosialisasi ke seluruh perangkat daerah khususnya OPD pelayanan publik untuk menyusun berbagai instrument pelayanan publik,” ungkapnya.

Terkait dengan segi pemetaan keberadaan pasar modern, yang mampu menjadi solusi untuk pasar rakyat agar bisa lebih berkembang. Pemkot telah mengatur penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat dan UKM.

Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Nasdem, yang juga membahas raperda penataan dan pembinaan toko swalayan-pusat perbelanjaan dan pasar rakyat. Ini merupakan penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang baru terhadap Perda sejenis yang telah ada di Kota Probolinggo, yaitu Perda nomor 9 tahun 2011.

Fraksi Partai Golkar mengatakan raperda pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat dan kepentingan publik. Yang menjadi keluhan warga adalah urusan yang ribet, proses panjang, terlalu lama  serta biaya di luar dugaan. Menurut Subri, raperda ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan berbagai instrument pelayanan. Jika tidak memenuhi standar pelayanan, dapat dilaporkan ke Wali Kota atau Ombudsman Republik Indonesia melalui pengaduan.

Yang terakhir menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengenai pengaturan lokasi toko modern yang perlu diperjelas agar tidak berdampak pada kehidupan dan penghasilan pedagang yang semakin sulit. Nantinya, keberadaan toko swalayan yang berbentuk jaringan menjual secara eceran barang konsumsi, terutama produk makanan dan produk rumah tangga justru lebih mahal. Namun, pelayanan secara modern, pasar rakyat masih mempertahankan tradisi tawar menawar.

“Apabila dalam penyampaian jawaban dan penjelasan ini, terdapat hal-hal yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut oleh anggota DPRD, akan dilakukan pembahasan bersama dalam tahapan panitia khusus,” pungkas Wakil Wali Kota. (Malinda/Humas)

Sumber : https://humasprotokol.probolinggokota.go.id

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu