• Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Banner4
  • Banner5
  • banner6
  • banner7

KEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF, DKUPP LAKUKAN DISEMINASI STANDARISASI DAN LEGALITAS USAHA

18 Dec 2018 0 comment

Probolinggo, 18/12/2018 - Dengan semangat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait upaya memberikan jaminan kepada konsumen dan mendorong berkembangnya industri kreatif sebagai basis penguatan ekonomi lokal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo menggelar Diseminasi Standarisasi dan Legalitas Usaha IKM Kecamatan Kademangan Tahun 2018, Senin (17/12) kemarin.

Sosialisasi itu dihadiri 100 orang yang berasal dari beberapa pelaku usaha dan instansi terkait. Menurut Kepala Bidang Industri, Junaidi yang ditemui usai kegiatan berlangsung, kegiatan diseminasi dilaksanakan mengingat banyaknya perusahaan yang berdiri di kota-kota besar atau sentra industri lainnya dewasa ini menghadirkan pemikiran dan anggapan bahwa mendirikan badan usaha adalah perkara mudah. “Hanya perlu modal, nama, dan lokasi untuk mendirikan usaha tersebut. Faktanya, mendirikan badan usaha tidak semudah dengan adanya tiga penunjang itu loh,” ujarnya.

Ia menuturkan, setiap pemilik usaha yang akan mendirikan usaha diwajibkan oleh negara untuk memiliki perizinan. Tidak hanya satu, bahkan ada tiga surat izin yang harus ada di tangan pemilik usaha, agar usaha yang didirikan menjadi sah dimata hukum dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ketiga surat tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Tetap (IUT), dan Izin Usaha Industri (IUI).

DISEMINASI STANDARISASI DAN LEGALITAS USAHA dkupp kota probolinggo 2Sementara itu, Kasie Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pembangunan, Gemini Juniwaty pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didapuk sebagai narasumber menerangkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh semua pemilik usaha yang sudah memiliki usaha atau pun baru ingin mendirikan usaha.

Pasalnya, adanya SIUP menjadikan usaha tersebut sah dan mendapat jaminan perlindungan secara hukum dari negara. Tidak hanya itu, pemilik usaha pun bisa mengikuti berbagai tender, pameran yang diadakan oleh pemerintah, juga ekspor dan impor.
Namun, berbeda dengan SIUP yang diwajibkan untuk seluruh pemilik usaha baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar, Izin Usaha Tetap atau IUT adalah perizinan yang dikhususkan untuk badan usaha berjenis Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri dengan tujuan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
“IUT ini dibuat dan dikeluarkan untuk perpanjangan izin para pekerja asing yang bekerja di suatu wilayah kota/kabupaten terkait izin lokasi, izin mendirikan bangunan, perizinan undang-undang gangguan, dan sertifikat tanahnya,” terangnya.

Kemudian, lanjutnya, Izin usaha industri (IUI), dimana surat ini dimaksudkan sebagai perizinan yang dikhususkan untuk perusahaan industri jenis tertentu, terutama perusahaan dengan tugas utama mengelola berbagai kegiatan yang berhubungan dengan industri dalam kelompok industri kecil. “Dengan investasi perusahaan sebesar lima ribu sampai dua ratus juta rupiah, tapi tidak termasuk tanah dan bangunan. Seperti pengolahan bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, hingga bahan jadi,” jelasnya.

Selain itu, pemilik usaha industri juga harus memiliki izin gudang jika memiliki tempat penyimpanan yang masih satu kompleks dengan usaha industri tersebut. “Sebelum membuat IUI, pemilik usaha wajib memiliki Izin Prinsip yang bisa didapatkan melalui tahapan Persetujuan Prinsip,” katanya.

Selanjutnya, demi meningkatkan investasi, pemerintah juga melakukan terobosan pengajuan izin usaha dengan meluncurkan Online Single Submission (OSS). Selain prosesnya 100% online, pengisian informasi untuk mengajukan izin usaha tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Pengajuan izin usaha di OSS juga bersifat auto approval sehingga tidak ada lagi proses review dokumen persyaratan.

Sistem OSS ini diluncurkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. “Pahami aturan dan sistem ini sebaik-baiknya agar proses pengisian data perusahaan berjalan baik. Hubungi www.oss.go.id dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan, red) dan alamat email untuk restrasi, atau untuk informasi dan konsultasi bisa datang ke kantor kami (DPMPTSP, red) di (jalan) basuki Rahmad. Pastikan usaha yang dikelola sudah mendapatkan perizinannya,” tandasnya. (Sonea)

probolinggokota.go.id Menuju Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu