• Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Banner4
  • Banner5
  • banner6
  • banner7

Pemkot Pastikan Bantu Pelaksanaan Pemilu

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo memastikan kesiapannya mendukung pelaksanaan Pemilu 2019. Kepastian itu disampaikan Paeni, Staf Ahli Wali Kota Probolinggo Bidang pemerintahan, Hukum, dan Politik saat menghadiri pelantikan dan rapat koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019, di Paseban Sena, Kamis (8/3). Menurut Paeni, dukungan dalam mensukseskan Pemilu merupakan kewajiban bagi Pemkot Probolinggo.

“Pemerintah Kota Probolinggo siap dan wajib membantu tugas-tugas guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta Presiden. Kita siap memfasilitasi selurus-lurusnya dan sejujur-jujurnya pelaksanaan pemilu,” ujar Paeni.

“Pilkada dan pemilu merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk itu, melalui pemilu ini kita pilih pemimpin yang bisa memimpin kita semua guna membantu kita mewujudkan kesejahteraan itu,” tambah Paeni. 

Dalam kesempatan itu, KPU Kota Probolinggo melantik 15 PPK yang mewakili 5 Kecamatan serta 87 PPS yang mewakili masing-masing Kelurahan. Setiap Kecamatan terdiri dari 3 orang PPK, dan masing-masing Kelurahan terdiri dari 3 orang PPS. 

Kepada PPK dan PPS yang telah dilantik, Paeni meminta agar mereka bersikap netral. “Tentunya kita berharap PPK dan PPS bersikap netral. syaratnya harus independen, tidak boleh bersandar pada golongan manapun. Bapak Ibu juga harus menjaga integritas, untuk itu kita harus punya idealism, tidak mau dibeli dengan uang. Dalam menjalankan tugasnya juga harus professional, pahami seluruh aturan, kalau tidak paham ya coba Tanya,” pungkasnya. 

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menyebutkan saat ini PPK dan PPS hanya bisda bertugas selama 2 periode. Setelahnya mereka tidak lagi diperkenankan menjadi anggota badan adhoc tersebut. Selain itu, jumlah PPK yang hanya 3 orang menurut Hudri tugasnya akan sangat berat. “Pemilu 2019 tugasnya lebih berat, karena tidak hanya pemilu legislative tapi bersamaan dengan pemilu Presiden. Kalau jumlahnya 3 ini akan sangat berat. Namun saya meminta kepada mereka untuk tetap menjaga netralitas, integritas sebagai penyelenggara pemilu yang professional,” ujar Hudri.

Sementara itu, Muhammad Rohim, anggota PPS Kelurahan Kedung Asem mengakui banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). “Kita temui warga yang sudah cerai. Suaminya sudah tidak lagi serumah, tapi belum mengurus surat pindah. Setelah kita melakukan coklit, pihak Istri tidak mau menyerahkan tanda terima bukti coklit kepada mantan suaminya. Terpaksa kami serahkan kepada pihak RT,” terang Rohim. 

Selain itu, permasalahan lainnya terkait dengan tugas PPS adalah masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. “Ada 161 warga Kedung Asem yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Mayoritas mereka merupakan penduduk yang baru menginjak usia 17 tahun. Ada juga lansia yang karena alasan kesehatan, oleh pihak keluarga tidak diperkenankan mengikuti perekaman KTP elektronik. Untuk masalah ini sebenarnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo akan melakukan perekaman tanggal 20 maret ini di Kelurahan,” ujarnya. (abdurhamzah/humas)

12 Mar 2018 0 comment  

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo memastikan kesiapannya mendukung pelaksanaan Pemilu 2019. Kepastian itu disampaikan Paeni, Staf Ahli Wali Kota Probolinggo Bidang pemerintahan, Hukum, dan Politik saat menghadiri pelantikan dan rapat koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019, di Paseban Sena, Kamis (8/3). Menurut Paeni, dukungan dalam mensukseskan Pemilu merupakan kewajiban bagi Pemkot Probolinggo.

“Pemerintah Kota Probolinggo siap dan wajib membantu tugas-tugas guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta Presiden. Kita siap memfasilitasi selurus-lurusnya dan sejujur-jujurnya pelaksanaan pemilu,” ujar Paeni.

“Pilkada dan pemilu merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk itu, melalui pemilu ini kita pilih pemimpin yang bisa memimpin kita semua guna membantu kita mewujudkan kesejahteraan itu,” tambah Paeni. 

Dalam kesempatan itu, KPU Kota Probolinggo melantik 15 PPK yang mewakili 5 Kecamatan serta 87 PPS yang mewakili masing-masing Kelurahan. Setiap Kecamatan terdiri dari 3 orang PPK, dan masing-masing Kelurahan terdiri dari 3 orang PPS. 

Kepada PPK dan PPS yang telah dilantik, Paeni meminta agar mereka bersikap netral. “Tentunya kita berharap PPK dan PPS bersikap netral. syaratnya harus independen, tidak boleh bersandar pada golongan manapun. Bapak Ibu juga harus menjaga integritas, untuk itu kita harus punya idealism, tidak mau dibeli dengan uang. Dalam menjalankan tugasnya juga harus professional, pahami seluruh aturan, kalau tidak paham ya coba Tanya,” pungkasnya. 

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menyebutkan saat ini PPK dan PPS hanya bisda bertugas selama 2 periode. Setelahnya mereka tidak lagi diperkenankan menjadi anggota badan adhoc tersebut. Selain itu, jumlah PPK yang hanya 3 orang menurut Hudri tugasnya akan sangat berat. “Pemilu 2019 tugasnya lebih berat, karena tidak hanya pemilu legislative tapi bersamaan dengan pemilu Presiden. Kalau jumlahnya 3 ini akan sangat berat. Namun saya meminta kepada mereka untuk tetap menjaga netralitas, integritas sebagai penyelenggara pemilu yang professional,” ujar Hudri.

Sementara itu, Muhammad Rohim, anggota PPS Kelurahan Kedung Asem mengakui banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). “Kita temui warga yang sudah cerai. Suaminya sudah tidak lagi serumah, tapi belum mengurus surat pindah. Setelah kita melakukan coklit, pihak Istri tidak mau menyerahkan tanda terima bukti coklit kepada mantan suaminya. Terpaksa kami serahkan kepada pihak RT,” terang Rohim. 

Selain itu, permasalahan lainnya terkait dengan tugas PPS adalah masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. “Ada 161 warga Kedung Asem yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Mayoritas mereka merupakan penduduk yang baru menginjak usia 17 tahun. Ada juga lansia yang karena alasan kesehatan, oleh pihak keluarga tidak diperkenankan mengikuti perekaman KTP elektronik. Untuk masalah ini sebenarnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo akan melakukan perekaman tanggal 20 maret ini di Kelurahan,” ujarnya. (abdurhamzah/humas)

probolinggokota.go.id Menuju Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Mostly cloudy

26°C

Probolinggo

Mostly cloudy
Humidity: 72%
Wind: S at 35.40 km/h
Friday
Partly cloudy
25°C / 30°C
Saturday
Mostly cloudy
25°C / 30°C
Sunday
SP_WEATHER_BREEZY
25°C / 31°C
Monday
SP_WEATHER_BREEZY
26°C / 30°C

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
T: 0335 - 421228
F: 0335 - 421228

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu