• Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Banner4
  • Banner5
  • banner6
  • banner7

Hari ini, Kemendagri Publikasikan 3.143 Perda

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini akan mempublikasikan daftar 3.143 peraturan daerah (Perda) tingkat provinsi, kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) lewat laman resmi Kemendagri dan elektronik perda.


“Kemarin tidak bisa diberikan ada perapian, penomoran. Kalau tidak hari ini (Kamis,red) paling tidak besok (Jumat,red) listingnya," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono, Kamis (16/6).

Saat ditanya apakah dari peraturan yang dibatalkan terdapat perda intoleran dan diskriminatif, Sumarsono menyatakan tidak. Untuk saat ini peraturan yang dibatalkan terkait masalah ekonomi. Kemudian ada juga terkat pendidikan dan kesehatan.

"Tapi semua perda (yang diduga bermasalah,red) tetap dlakukan pembahasan. Tidak saja di pemerintah pusat, di tingkat provinsi juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini mengakui, banyaknya perda yang dibatalkan karena sejumlah faktor. Misalnya terkait perda yang menerapkan retribusi menara tower. Kalau semua daerah menerapkan retribusi, maka artinya ada 400 perda yang sebelumnya berlaku.

"Nah kebetulan undang-undang terkait hal tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan. Otomatis perda (yang dibentuk dengan dasar UU tersebut,red) harus dicabut. Itu penjelasan kenapa jumlahnya banyak.

Lalu kemudian juga ada undang-undang terkait sumberdaya air yang dibatalkan di MK. Otomatis perda-perda terkait hal tersebut juga batal. Kan kita punya lebih dari 500 daerah otonom," ujar Sumarsono.

05 Aug 2016 0 comment  

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini akan mempublikasikan daftar 3.143 peraturan daerah (Perda) tingkat provinsi, kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) lewat laman resmi Kemendagri dan elektronik perda.


“Kemarin tidak bisa diberikan ada perapian, penomoran. Kalau tidak hari ini (Kamis,red) paling tidak besok (Jumat,red) listingnya," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono, Kamis (16/6).

Saat ditanya apakah dari peraturan yang dibatalkan terdapat perda intoleran dan diskriminatif, Sumarsono menyatakan tidak. Untuk saat ini peraturan yang dibatalkan terkait masalah ekonomi. Kemudian ada juga terkat pendidikan dan kesehatan.

"Tapi semua perda (yang diduga bermasalah,red) tetap dlakukan pembahasan. Tidak saja di pemerintah pusat, di tingkat provinsi juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini mengakui, banyaknya perda yang dibatalkan karena sejumlah faktor. Misalnya terkait perda yang menerapkan retribusi menara tower. Kalau semua daerah menerapkan retribusi, maka artinya ada 400 perda yang sebelumnya berlaku.

"Nah kebetulan undang-undang terkait hal tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan. Otomatis perda (yang dibentuk dengan dasar UU tersebut,red) harus dicabut. Itu penjelasan kenapa jumlahnya banyak.

Lalu kemudian juga ada undang-undang terkait sumberdaya air yang dibatalkan di MK. Otomatis perda-perda terkait hal tersebut juga batal. Kan kita punya lebih dari 500 daerah otonom," ujar Sumarsono.

Leave a comment

probolinggokota.go.id Menuju Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Partly cloudy

29°C

Probolinggo

Partly cloudy
Humidity: 72%
Wind: ENE at 11.27 km/h
Sunday
Thunderstorms
25°C / 29°C
Monday
Scattered thunderstorms
25°C / 30°C
Tuesday
Scattered thunderstorms
26°C / 30°C
Wednesday
Thunderstorms
25°C / 27°C

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo
T: 0335 - 421228
F: 0335 - 421228

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu