• Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Banner4
  • Banner5
  • banner6
  • banner7

Komisi II DPR: UU Pilkada Sudah Diserahkan Presiden Jokowi

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, draf Undang-Undang Pilkada yang baru saja direvisi DPR telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara.


"Sudah dikirim Jumat sore lalu ke Presiden melalui Setneg untuk diundangkan," kata Rambe saat dihubungi wartawan, Jumat (17/6).

Rambe mengatakan, draf UU Pilkada seharusnya telah sampai empat hari lalu ke Presiden. Nantinya, Presiden akan menandatangani draf tersebut, setelah itu akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Iya, empat hari lalu harusnya sudah diterima Presiden. Ditandatangani lalu diundangkan oleh Kemenkumham," ujar dia.

Rambe melanjutkan, setelah diundangkan otomatis undang-undang tersebut dapat diberlakukan. "Iya itu otomatis, berjalan seperti biasa dan langsung berlaku. Kalau sudah diundangkan dapat diakses di website DPR," ucapnya.

Kemarin, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, Kemendagri belum bisa memberikan nomor pada UU ini karena draf dari DPR belum masuk baik ke Sekretariat Negara atau pun Menteri Hukum dan HAM.

"Nomor bisa diberikan kalau kami sudah terima dari DPR. DPR juga sampai saat ini belum sampaikan," kata Soni Sumarsono di Kantor Kemendagri belum lama ini.

Soni mengatakan, biasanya UU sudah sampai di Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM tujuh hari setelah disetujui di paripurna. Dia tidak mengetahui kenapa UU Pilkada kali ini membutuhkan waktu lebih lama.

"Yang jelas tidak ada nawaitu (niat) untuk menghambat baik dari DPR atau pemerintah," kata dia.

Sumarsono mengakui dengan belum dinomori, UU Pilkada belum bisa secara resmi digunakan misalnya oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun peraturan.

Namun ia menilai KPU tidak perlu menunggu UU Pilkada secara resmi. Untuk sementara, KPU bisa menggunakan draf yang sudah ada meski belum resmi dan dinomori.

http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/17/komisi-ii-dpr-uu-pilkada-sudah-diserahkan-presiden-jokowi

05 Aug 2016 0 comment  

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, draf Undang-Undang Pilkada yang baru saja direvisi DPR telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara.


"Sudah dikirim Jumat sore lalu ke Presiden melalui Setneg untuk diundangkan," kata Rambe saat dihubungi wartawan, Jumat (17/6).

Rambe mengatakan, draf UU Pilkada seharusnya telah sampai empat hari lalu ke Presiden. Nantinya, Presiden akan menandatangani draf tersebut, setelah itu akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Iya, empat hari lalu harusnya sudah diterima Presiden. Ditandatangani lalu diundangkan oleh Kemenkumham," ujar dia.

Rambe melanjutkan, setelah diundangkan otomatis undang-undang tersebut dapat diberlakukan. "Iya itu otomatis, berjalan seperti biasa dan langsung berlaku. Kalau sudah diundangkan dapat diakses di website DPR," ucapnya.

Kemarin, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, Kemendagri belum bisa memberikan nomor pada UU ini karena draf dari DPR belum masuk baik ke Sekretariat Negara atau pun Menteri Hukum dan HAM.

"Nomor bisa diberikan kalau kami sudah terima dari DPR. DPR juga sampai saat ini belum sampaikan," kata Soni Sumarsono di Kantor Kemendagri belum lama ini.

Soni mengatakan, biasanya UU sudah sampai di Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM tujuh hari setelah disetujui di paripurna. Dia tidak mengetahui kenapa UU Pilkada kali ini membutuhkan waktu lebih lama.

"Yang jelas tidak ada nawaitu (niat) untuk menghambat baik dari DPR atau pemerintah," kata dia.

Sumarsono mengakui dengan belum dinomori, UU Pilkada belum bisa secara resmi digunakan misalnya oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun peraturan.

Namun ia menilai KPU tidak perlu menunggu UU Pilkada secara resmi. Untuk sementara, KPU bisa menggunakan draf yang sudah ada meski belum resmi dan dinomori.

http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/17/komisi-ii-dpr-uu-pilkada-sudah-diserahkan-presiden-jokowi

Leave a comment

probolinggokota.go.id Menuju Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Mostly cloudy

30°C

Probolinggo

Mostly cloudy
Humidity: 54%
Wind: ENE at 11.27 km/h
Sunday
Scattered thunderstorms
25°C / 28°C
Monday
Scattered thunderstorms
25°C / 29°C
Tuesday
Scattered thunderstorms
25°C / 29°C
Wednesday
Scattered showers
25°C / 29°C

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo
T: 0335 - 421228
F: 0335 - 421228

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu