|  
 

BERBAGAI ELEMEN DUKUNG PEMKOT, SOAL PENUTUPAN TEMPAT KARAOKE

09 Aug 2019 0 comment

PROBOLINGGO – Penutupan dua tempat karaoke yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo sudah menjadi keputusan tegas dari Wali Kota Hadi Zainal Abidin. Bahkan, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Keputusan penutupan itu pun bergulir sampai ke DPRD setempat. Dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) antara wakil rakyat dan pemilik dua tempat karaoke, DPRD merekomendasikan pemkot beraudiensi dengan manajemen tempat hiburan malam tersebut.

Ya, keputusan wali kota menutup tempat hiburan malam dengan tidak memperpanjang izin karena resah dengan banyaknya desakan dari masyarakat. Keberadaan hiburan malam, selain merusak moral masyarakat yang menyalahgunakan tempat tersebut, juga dinilai tidak memberikan banyak kontribusi pajak kepada Pemerintah Kota Probolinggo.

Meskipun beraudiensi, Wali Kota Habib Hadi tetap menegaskan tidak akan berubah sikap. Pemkot tidak akan memperpanjang izin operasional. DPRD pun mempertanyakan kebijakan tidak memperpanjang izin usaha tersebut. “Kami tidak perpanjang izin. Kami tunggu surat resmi rekomendasi dari DPRD tapi kami tetap akan menutup,” tegasnya.

Penutupan ini merupakan harapan masyarakat. Wali kota mengaku banyak yang menyampaikan padanya terkait keresahan dengan adanya hiburan malam tersebut. Bahkan banyak informasi yang disampaikan pada dirinya, ada foto dan video dari ibu-ibu yang awalnya wali kota tidak tahu, kini menjadi tahu.

“Kebijakan pemerintahan memperpanjang atau tidak. DPRD mau merekomendasikan apa saja silahkan. Tapi tentunya kami melihat mana yang diprioritaskan, kemashlahatan atau kemudaratan? Kita harus buka mata,” terang Habib Hadi, Kamis (8/8).

Wali kota mempersilahkan DPRD memberikan saran, tetapi pemerintah pun punya agenda-agenda sendiri. “Semua bisa kita hadapi dengan baik. Saya tidak ingin bermanuver. Saya hanya khawatir masyarakat semakin bergerak, ini permintaan dan kami menjalankan permintaan masyarakat,” imbuhnya, yang saat itu didampingi Wawali Mochammad Soufis Subri dan Pj Sekda Achmad Sudiyanto.

Keputusan penutupan hiburan pun direspon positif oleh Romo Hugo Susdiyanto O.Carm, Pastor, Kepala Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo. Menurutnya, membuka tempat usaha adalah hak dan kewajiban setiap orang.

“Sebagaimana dinasehatkan Santo Paulus, “Kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan.” (2Tes 3:10). Namun dalam membuka usaha kiranya perlu mentaati norma-norma yang ada termasuk norma moral,” katanya.

Terkait dengan tidak diperpanjangnya izin operasional tempat hiburan karaoke atau tempat usaha Pop City dan 888, pihaknya menyatakan, jika memang ada norma moral yang dilanggar, maka pemerintah punya hak dan kewajiban untuk menertibkannya.

“Akan tetapi jika tidak ada norma yg dilanggar, kedua tempat hiburan punya hak untuk meneruskan beroperasi dan berkewajiban mematuhi persyaratan yang berlaku. Keberadaan karyawan pun perlu mendapat perhatian, jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan,” imbuhnya.

Ketua PCNU Kota Probolinggo, Samsur menyatakan pihaknya sepakat dengan kebijakan yang diambil wali kota. “Bahkan beberapa organisasi masyarakat, badan otonom dan lembaga pendidikan di bawah Ma’arif NU juga memberikan dukungan atas sikap wali kota,” tuturnya.

Bahkan PCNU telah melayangkan surat kepada Wali Kota Probolinggo tertanggal 7 Agustus 2019 perihal pernyataan sikap. Dalam surat tersebut, tertulis PCNU mendukung langkah Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penghentian izin operasional bagi layanan tempat karaoke dan hiburan malam.

Alasannya adalah amanat para kiai melalui surat PWNU Jawa Timur nomor 794/PW/A-1/L/IV/2015 tertanggal 24 April 2015 serta imbauan para kiai, ustadz dan para pendidik di Kota Probolinggo mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang dapat merusak moral generasi bangsa serta menjadi sumber kemudaratan hendaknya dihapuskan.

Langkah penghentian izin operasional ini penting diambil karena dalam beberapa kali kesempatan telah terjadi pelanggaran norma dan etika, seperti yang diberitakan oleh media massa. Ada pelajar yang terpergok masuk tempat hiburan malam, penari erotis, peredaran minuman keras serta tawuran adalah kejadian yang pernah terjadi di tempat hiburan malam di Kota Probolinggo yang diliput media massa.

Surat tersebut juga menyebutkan, pihak-pihak yang keberatan bahwa penutupan tempat hiburan tersebut akan berdampak terhadap iklim investasi serta PAD, kurang logis dan tepat. Informasi seputar pemasukan dari sektor ini relatif kecil dibanding sektor lain. Belum lagi misalnya kemudaratan yang ditimbulkan semisal kecanduan narkoba dan miras bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

Terhadap karyawan yang berjumlah belasan orang di usaha hiburan malam tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo dapat memberi kebijakan afirmatif (menguatkan) dengan memberi peluang kerja melalui pelatihan UKM yang sedang digalakkan sebagai pengganti mata pencaharian karyawan tersebut. PCNU berharap, dengan kebijakan ini semoga Kota Probolinggo menjadi kota yang berlimpah nikmat dan dalam pengampunan Allah SWT.

Bertanda tangan dalam surat pernyataan sikap tersebut Rais PCNU KH Abdul Azis Fadhol, Katob Kiai Muhtarom, Ketua Samsur dan Sekretaris Moh Ilyas Rolis.

Komentar senada juga disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo Masfu’. Dalam pesan singkatnya, Masfu’ mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Tentu saja akan mendukung setiap rencana atau program yang mengarah untuk mencegah agar kemungkaran tidak terjadi di suatu daerah, termasuk di Kota Probolinggo.

Katanya, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin melakukan pencegahan agar kemaksiatan atau kegiatan-kegiatan yang memicu terjadinya tindak kemaksiatan dicegah, sehingga dampak yang ditimbulkannya dengan kegiatan itu tidak berdampak negatif bagi pembangunan keagamaan dalam hal ini moral masyarakat.

“Jadi langkah pemerintah secara preventif mencegah timbulnya kemaksiatan yang ditimbulkan dari hiburan malam merupakan tindakan yang patut mendapatkan dukungan. Tentu kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Probolinggo tidak menginginkan kota kami sebagai tempat berlabuh penikmat hiburan malam,” seru Masfu’. (famydecta/humas)

probolinggokota.go.id Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

Twitter Kota Probolinggo

Dapatkan beragam info terbaru mengenai kondisi Kota Probolinggo terkini di https://t.co/0V3T6IOG0G
Presiden Umunkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia https://t.co/rFA3YE1wxa
Selamat di Akut Twitter Resmi Pemerintah Kota @pemkotprobku

Cuaca Kota Probolinggo

Hubungi Kami

 Pemerintah Kota Probolinggo: Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Telp: 0335 - 421228
Fax: 0335 - 420155

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu